Wanita di Kupang Tuntut Pasangannya Ganti Rugi 1 Miliar, Ini Alasannya

  • Whatsapp
Yosef Sanam dan Rekan Penasehat Hukum / Foto: Irf

Kota Kupang – Seorang wanita di Kupang, berinisial KS menuntut pasangannya AA membayar ganti rugi sebesar Rp 1 Miliar karena tak kunjung menikahinya.

Kuasa Hukum penggugat, Yosep Sanam mengatakan, kedua pasangan pertama kali saling kenal sejak tahun 2018, dan berlanjut hingga tahun 2020.

Read More

Setelah itu, hubungan KS dan AA berlanjut hingga tahap pertemuan keluarga secara adat, dimana AA memberikan sebuah cincin emas kepada KS untuk persiapan menikah.

“Pertemuan tersebut tanggal 13 April 2020, keluarga pria ke rumah wanita untuk menyatakan kesiapan dan bertanggung jawab dengan penggugat. Selanjutnya, tanggal 17 Juli 2020, dijadwalkan pertemuan kedua sekaligus mempersiapkan pernikahan,” jelas Yoseph Sanam kepada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Dalam kesepakatan keluarga tanggal 13 April 2020, prosesi peminangan dan pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, namun hingga saat ini, keluarga AA tak kunjung mendatangi keluarga KS.

Alasannya, juru bicara keluarga pria tengah dalam kesibukan, sebab Jubir tersebut merupakan salah satu anggota DPRD Kota Kupang.

“Pihak keluarga tidak mengetahui dan menunggu hingga pada akhirnya keluarga perempuan ke rumah pria untuk menanyakan alasan. Orang tua pria mengatakan kalau jubirnya sedang sibuk,” jelas Sanam.

Merasa dikecewakan, keluarga perempuan selanjutnya meminta keluarga pria bertemu kembali, untuk membuat kesepakatan tertulis sehingga proses pernikahan segera dilaksanakan.

Pasca pertemuan, keluarga kedua bela pihak sepakat agar pernikahan dilangsungkan pada bulan September 2020. Apabila pihak keluarga pria melanggarnya, maka masalah tersebut akan dilanjutkan ke ranah hukum.

“Namun janji tertulis itu tidak juga ditepati. Mempelai pria justru berbohong ketika didatangi keluarga perempuan ke sekolah tempat ia mengajar,” ungkap Sanam.

Penasehat Hukum, Yosep Sanam menjelaskan, tindakan keluarga AA tersebut telah melanggar kaidah hukum Yurisprudensi MA RI melalui putusan MA NO. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 8 Januari 1986.

Yang mana atururan tersebut mengatur tentang pelanggaran norma kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat dan merupakan perbuatan melawan hukum karena sangat merugikan pihak lain.

Related posts