Protes Pengesahan UU Omnibus Law di Kupang, Mahasiswa Sebut “DPR Goblok”

  • Whatsapp
Aski protes UU Omnibus Law oleh Mahasiswa di Kupang, NTT

KUPANG – Puluhan mahasiwa yang tergabung dalam aliansi Forum Untuk Ham dan Demokrasi di Kupang menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR yang telah melahirkan regulasi yang merugikan masyarakat.

Read More

Dalam aksinya di depan kantor DPRD NTT, mereka menuntut pemerintah dan DPR segera mencabut kembali UU Omnibus Law yang baru disahkan.

Menurut mereka, regulasi tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat dan menguntungkan kepentingan pemerintah.

Bahkan mereka tidak segan-segan mengecam anggota DPR dan menyebut DPR goblok melalui yel-yel yang mereka seruhkan.

“UU Omnibus Law sejatinya memberikan karpet merah bagi para investor dan memperluas kekuasaan oligarki untuk semakin menghisap mayoritas rakyat,” jelas Koordinasi Lapangan (Korlap), Yufen Bria saat melakukan orasi.

Selain itu, katanya, dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam Omnibus Law bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria.

“Tanah dan kekayaan agraria lainnya sebagai sumber kehidupan dan kebudayaan petani dan rakyat indonesia dijadikan barang dagangan semata, yang dapat diambil dan digusur paksa kapanpun demi kepentingan investor dan kelompok bisnis,” tegas Yufen.

Menurut dia, bagaimana mungkin Omnibus Law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan PHK?  Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern.

“Rakyat bekerja keras tetapi tetap miskin. Karena keringatnya diperas secara brutal oleh kaum pemodal,” pungkasnya.

Berikut pernyataan sikap Forum Untuk Ham dan Demokrasi:

1. Batalkan Omnibus Law
2. Tolak Kapitalisasi Pendidikan (Biaya    pendidikan mahal)
3. Hentikan perampasan tanah rakyat dan jalankan reform agraria sejati
4. Tolak otsus jilid 2 dan tarik TNI Polri dari bangsa west papua
5. Tolak pilkada berjousi (GOLPUT)
6. Sahkan RRU PKS dan RRU PRT
7. Hentikan PHK di masa pandemi covid-19
8. Stop kriminalisasi Aktivis pembungkaman demokrasi rakyat
9. Segera tuntaskan persoalan WNI Eks TIM-TIM
10. Bebaskan tahanan politik yang menolak Omnibus Law.
11. Dukung buruh mogok
12. Pemprov NTT segera kembalikan hak tanah ulayat masyarakat pubabu-besipae
13. Tuntaskan dan adili pelaku pelanggar HAM
14. Cabut UU Minerba yang merugikan rakyat tertindas
15. Bubarkan DPR Goblok.

(EK/AB/NM)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *