Pemprov NTT Diminta Hargai Proses Sengketa Tanah RSUP di Pengadilan

  • Whatsapp
Biyante Singh / Foto: Ist

Kota Kupang – Pemerintah Provinsi NTT diminta untuk menghargai proses sengketa tanah pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang.

Hal ini disampaikan oleh Biyante Singh selaku kuasa hukum keluarga Limau sebagai pihak penggugat, kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).

Read More

“Sekali lagi saya tegaskan, perkara tahun 2014 dan 2016 tidak ada hubungannya dengan perkara nomor 208 yang didaftarkan pada bulan Agustus 2020,” ujar Biyante Singh.

Menurutnya, diduga kuat sertifikat tanah pembangunan RSUP di Kelurahan Manulai II yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTT dibuat pada malam hari.

Sebab pada tahun 2016, tanah tersebut masih disengketakan secara perdata antara Samuel Penun melawan pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT.

“Dan pada saat itu, sertifikat diterbitkan oleh Kepala BPN Kota Kupang, yang mana dalam perkara 208, kita libatkan sebagai tergugat IV,” jelas Singh kepada wartawan.

Ia membeberkan beberapa kejanggalan dalam proses penguasan tanah di Kelurahan Manulai II oleh pemerintah Provinsi NTT.

Menurut dia, orang yang memberikan pelepasan hak diragukan keberadaannya dan statusnya sebagai ahli waris keluarga Limau.

“Karena yang memberikan hak adalah Alm Thomas Penu pada tahun 1983. Di dalam pelepasan hak tersebut, tidak diuraikan batas-batas yang jelas,” urai Singh.

Selain itu, alasannya menggugat pemerintah adalah adanya informasi yang dihimpun dari tokoh-tokoh masyarakat dan penetapan acte van dading dalam perkara perdata 312/PDT.G/2019.

“Yang mana saya selaku kuasa hukum keluarga Limau menggugat ahli waris pengganti daripada keluarga Penun yang mana pada tahun 2016 pernah menggugat pemerintah. Mereka sendiri sudah mengakui bahwa tanah itu milik keluarga Limau,” jelas Singh.

Kuasa Hukum keluarga Limau ini berharap agar pembangunan RSUP di tanah sengketa tersebut dihentikan sementara hingga adanya keputusan dari PN Kupang Kelas I Kupang.

“Pemerintah tolong menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Jangan bersikap anarkis, otoriter dan sebagainya. Kami mendukung pembangunan RSUP, tetapi harus dengan cara yang santun,” tandas Singh. (ab/nm)

Related posts