DPRD NTT Telah Melaksanakan Tiga Fungsi Utama Secara Maksimal

  • Whatsapp
Pimpinan DPRD NTT saat memberikan keterangan Pers kepada awak media, Rabu (16/12/2020)

Kota Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT bekerja keras mengoptimalkan tiga fungsi yang dimiliki sebagai wakil rakyat yaitu fungsi anggaran, legislasi dan fungsi pengawasan.

Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni mengatakan, pada tahun 2020, selain telah menetapkan berbagai peraturan daerah baik dari pihak eksekutif, DPRD NTT juga telah melaksanakan fungsi legislasinya dengan menetapkan dua ranperda prakasa pada tahun 2020.

Read More

“Pertama pembangunan industri Provinsi NTT dan ijin usaha. Namun, masih tersisa enam rancangan peraturan daerah yang sementara dibahas bulan desember, dan akan dilanjutkan sampai bulan januari mendatang,” ujar Emi Nomleni saat menggelar jumpa pers di gedung DPRD NTT, Rabu (16/12/2020)

Sementara dalam fungsi anggaran, DPRD NTT telah membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur terkait perubahan anggaran, maupun penetapan APBD Provinsi NTT tahun 2021.

“Kita telah setujui bersama pada tanggal 25 November lalu. Dan perlu juga kita bersyukur karena seluruh rangkaian proses berjalan sesuai jadwal,” jelas Emi.

Dari sisi pengawasan, DPRD NTT telah melakukan pengawasan terhadap berbagai proses pembangunan yang dilaksanakan di NTT.

Tentunya, kata Nomleni, fungsi pengawasan dari DPRD NTT akan melahirkan bebagai rekomendasi untuk kepentingan proses pembangunan.

“Kita telah awasi bersama. Saya pikir ini tugas DPR yang setiap tahun berada dalam sebuah proses. Karena ada regulasi yang mengatur,” urai Nomleni.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD NTT, Ince Sayuna mengatakan, dalam satu tahun masa kepemimpinan mereka di DPRD NTT, telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab secara maksimal.

Berkaitan dengan fungsi kebijakan, pihaknya telah memastikan seluruh kebijakan yang sudah disepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga berjalan sesuai target.

“Beberapa waktu lalu, kami sudah melakukan perubahan terhadap RPJMD hanya untuk memastikan Gubernur berjalan sesuai rel yang sudah disepakati dalam dokumen perancangan, dan tidak boleh berjalan diluar kesepakatan dengan DPR,” tegas Inche

Sementara fungsi anggaran, DPR telah melakukan sejumlah hal yang dihasilkan dari kebijakan anggaran, yakni menyepakati bersama untuk memberi persetujuan kepada Gubernur melakukan pinjaman daerah.

“Saya kira sepanjang sejarah lembaga DPR, ini merupakan pertama kali DPR memberikan persetujuan kepada Gubernur untuk melakukan pinjaman untuk mengatasi berbagai persoalan di NTT yang tidak bisa ditangani dari APBD,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Dengan menyepakati persetujuan pinjaman, maka DPRD NTT akan terus mengawal agar pinjaman daerah yang dilakukan dengan Gubernur bisa selesai diakhir masa jabatannya dengan hasil yang signifikan.

Wakil Ketua II DPRD NTT, Chris Mboik menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara DPRD, Pemprov NTT serta media dalam proses pembangunan di NTT.

“Semejak saya duduk di sini sebagai anggota DPRD NTT, saya menemukan banyak hal-hal positif di lembaga ini,” ujar Mboik.

Ia pun mengajak semua pihak termasuk awak media untuk bersama-sama membangun NTT, agar kedepan sektor-sektor unggulan di setiap daerah bisa berkembang dengan baik. (ab/nm)

Related posts